BLSM: Demi Rakyat atau Demi Partai Politik

BLSM: Demi Rakyat atau Demi Partai Politik

Seiring perkembangan kebutuhan pemerintah mulai mumutar otak yang awal bulan Juli kemari telah diresmikan kenaikan harga BBM , sekaligus diluncurnya program BLSM.

koran-jakarta.com 

Kemungkinan keputusan penting akan disampaikan pemerintah setelah sidang paripurna DPR RI pada Senin, 17 Juni 2013, yang membahas RAPBN Perubahan 2013. Meski demikian, masih ada kemungkinan pemerintah kembali menunda keputusan ini, bergantung situasi politik yang berkembang. Saking seringnya isu ini diwacanakan, publik tidak kaget jika nanti akhirnya pengumuman itu ditunda lagi.  

Untuk menjawab kekhawatiran publik bahwa BLSM itu tepat sasaran, pemerintah telah membagikan kartu khusus bagi warga negara yang berhak menerima bantuan ini. Sedangkan untuk menguatkan legitimasi politik menaikkan harga BBM, pemerintah telah meminta back up penuh dari DPR meskipun sebenarnya pemerintah bisa menaikkan tanpa perlu persetujuan DPR lagi sesuai ketentuan undang-undang. Soal legitimasi itu suara DPR terpecah. Partai koalisi pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) pasang badan mendukung kenaikan harga BBM subsidi demi rakyat.  

Kita masih ingat betapa paniknya masyarakat karena langkanya kedelai di pasar, bagaimana melambungnya harga cabai, jengkol, daging sapi, dan seterusnya. Cara penanganan yang dilakukan kementerian terkait pun konvensional, birokratis, dan lamban. Istilah pasnya, ribut dulu baru ditangani. Ini bukti sistem pelayanan dan pengayoman masyarakat yang dimiliki pemerintah belum berjalan baik. Jangan sampai ada lagi berita keributan dan kerusuhan karena pembagian BLSM yang bermasalah di berbagai daerah. Jangan sampai ada lagi pejabat pemerintah yang ditangkap KPK karena korupsi dana BLSM.

Jangan sampai pembagian BLSM tidak rata dan tidak transparan. Mampukah pemerintah menjamin semua itu tidak terjadi? Rakyat sudah berbesar hati menerima kenaikan harga BBM bersubsidi agar anggaran negara tidak defisit. 

Sekarang giliran pemerintah, sudahkah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang sudah berbesar hati itu? Masih tegakah dana bantuan itu diselewengkan? Semua kembali kepada para pejabat pemerintah kita, yang menjadi masalah adalah, bukan pada yang miskin penerima BLSM, tetapi biaya sosial akibat salah sasaran, pendataan yang tidak akurat, keberdesak-desakannya dalam antrian yang cenderung nampak tidak ‘memanusiakan’ itu. Dan pendataan, salah sasaran, dan seterusnya, itu bukanlah domain rakyat miskin penerima BLSM. 

Itu adalah domain pemerintah! Sebuah masalah yang sebenarnya berulang dan berulang. Dan kita (baca: pemerintah) sepertinya tidak pernah belajar dengan baik soal itu. Kenapa? Jangan-jangan mungkin karena concern-nya memang lebih pada keuntungan politik praktis, khususnya terkait dengan pemilihan umum, bukan pada masalah yang miskin.

Ref:
http://nasional.sindonews.com/read/2013/06/15/16/750083/bbm-dan-blsmhttp://politik.kompasiana.com/2013/06/30/blsm-dan-kjs-belajar-dari-persoalan-yang-muncul-573256.html